28 anggota DPR RI dari berbagai fraksi menyepakati terbentuknya Gugus Tugas Nasional Anti-Korupsi Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC). Kesepakatan tersebut tertuang dalam deklarasi seusai workshop anti-korupsi bagi para anggota DPR RI dengan tema Engaging Parliamentarians in United Nations Convention against Corruption yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan Jakarta, Rabu (12/12/12).

GOPAC merupakan organisasi anggota parlemen di level global yang didedikasikan untuk upaya pemberantasan korupsi. Peserta workshop juga menyepakati Pramono Anung, Wakil Ketua DPR RI sebagai Ketua Gugus Tugas Nasional Anti-Korupsi GOPAC. “Menandatangani sebuah deklarasi itu gampang. Yang sulit selanjutnya adalah untuk berkomitmen dan menindaklanjutinya. Kami harapkan para penandatangan deklarasi tersebut dapat berkomitmen sebaik mungkin demi kebaikan bangsa dan negara,” imbau Pramono Anung seusai acara.

Workshop yang diadakan bekerja sama dengan GOPAC dan SEAPAC ditujukan bagi para anggota DPR RI yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi dengan menghadirkan sejumlah pembicara diantaranya Regina Geraldez perwakilan South East Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC), Priya Sood Advisor di UNCAC/GOPAC Global Task Force (GTF), Ketua BAKN Sumarjati Arjoso dan Wakil Ketua Komisi III, Aziz Syamsuddin.

Gugus Tugas Nasional diharapkan menjadi wadah bagi para anggota DPR yang memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi. Gugus ini merupakan semacam kaukus untuk menggagas keterlibatan lebih mendalam anggota parlemen untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Gugus Tugas tersebut juga menjadi wadah dialog dan komunikasi dengan anggota parlemen negara lain untuk mensinergikan upaya pemberantasan korupsi di tingkat global.

Dalam paparannya, Pramono Anung mengungkapkan korupsi di Indonesia juga dipengaruhi oleh tingginya biaya politik. Berdasarkan studinya, ada para peserta pemilihan umum yang menghabiskan biaya hingga lebih dari Rp 10 miliar. “Perlu (pemikiran) jangka panjang untuk mengurangi biaya politik. Sistem pemilu gabungan yang sistemnya 50% terbuka, 50% tertutup dapat memberikan kontribusi signifikan terkait hal tersebut,” cetusnya.

Sementara itu Ketua BPK RI Hadi Purnomo yang hadir sebagai pembicara melempar wacana perlunya cut off “dosa” korupsi. Namun demikian, setelah cut off tersebut, proses monitoring diperkuat, bahkan dipertegas melalui jejaring online. BPK saat ini tengah membangun sistem pemantauan keuangan negara secara online untuk seluruh lembaga negara, BUMD, kementerian, non-kementerian, hingga pemerintah daerah.

Wakil Ketua Komisi III, Aziz Syamsudin menuturkan bahwa tindak pidana korupsi yang marak terjadi di legislatif sejatinya bukan merupakan pintu pertama korupsi. Peluang korupsi, urainya, telah muncul sejak perencaan di level eksekutif. “Saat ini, Komisi III tengah secara komprehensif me-review seluruh produk legislasi di bidang hukum. Oleh karenanya adalah penting bagi kita untuk melakukan unifikasi sistem hukum dan menghindari tumpang tindih kewenangan. Saya berharap Gugus Nasional ini bisa mendorong implementasi pembahasan seluruh RUU yang memiliki aroma penegakan hukum yang ada di seluruh komisi untuk dibawa ke Pansus untuk menghindari tumpang tindih,” harap dia.

Ketua BAKN, Sumarjati Arjoso mengungkapkan sebagai lembaga yang mengkaji hasil audit BPK, alat kelengkapan Dewan tersebut terbilang masih baru. BAKN terbentuk melalui UU MPR, DPR, DPD, DPRD provinsi/kabupaten/kota yang disahkan pada tahun 1999. “Namun masih banyak anggota DPR yang belum mengetahui adanya BAKN sebagai alat kelengkapan di DPR. Padahal, beberapa rekomendasi kami sangat penting untuk ditindaklanjuti seperti kasus pengadaan fasilitas dan infrastruktur vaksin Avian Influenza (flu burung) 2008-2011 dengan kerugian negara yang lebih besar dari Hambalang,” tandasnya.

Berikut daftar anggota DPR inisiator Gugus Tugas Nasional Anti-Korupsi GOPAC:

1. Dr H Marzuki Alie (Fraksi Partai Demokrat)
2. Ir Pramono Anung MM (Fraksi PDI Perjuangan)
3. KH Dr Surahman Hidayat MA (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
4. Hayono Isman SIP (Fraksi Partai Demokrat)
5. Sidarto Danusubroto (Fraksi PDI Perjuangan)
6. H Andi Anzhar Cakra Wijaya SH (Fraksi Partai Amanat Nasional)
7. Dr Aziz Syamsuddin (Fraksi Partai Golkar)
8. Dr (Hc) Ir H Siswono Yudo Husodo (Fraksi Partai Golkar)
9. Dr Sumarjati Arjoso SKM (Fraksi Partai Gerindra)
10. Ir Atte Sugandi MM (Fraksi Partai Demokrat)
11. Ir H Roestanto Wahidi (Fraksi Partai Demokrat)
12. Bokiratu Nitabudhi Susanti SE MM (Fraksi Partai Demokrat)
13. Ida Ria Simamora SE MM (Fraksi Partai Demokrat)
14. Taslim SSi (Fraksi Partai Amanat Nasional)
15. Ichsan Soelistio (Fraksi PDI Perjuangan)
16. Desmond Junaidi Mahesa (Fraksi Partai Gerindra)
17. H Nudirman Munir SH (Fraksi Partai Golkar)
18. Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA (Fraksi Partai Golkar)
19. Drs HM Ade Supriatna SH MH (Fraksi Partai Golkar)
20. Aboe Bakar Al-habsi SE (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
21. Indra SH (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
22. Drs H Otong Abdurrahman (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
23. Dra Harbiah Salahuddin (Fraksi Partai Golkar)
24. Chusnunia Chalim MSi (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
25. H Harry Witjaksono SH (Fraksi Partai Demokrat)
26. Dra Eva Kusuma Sundari MA MDE (Fraksi PDI Perjuangan)
27. H Sarifuddin Sudding SH MH (Fraksi Partai Hanura)
28. Ahmad Yani SH MH (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

(iky/tim), foto : eka hindra